| 1 |
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |
| 2 |
UU No. 32 Tahun 2009 tentnag Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup |
| 3 |
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 4 |
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan |
| 5 |
Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 6 |
Permen LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup |
| 7 |
Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah |
| 8 |
Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam |
| 9 |
Keputusan Walikota Batam No. Kpts.300/HK/X2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) |