| 1 |
Undang - undang no.006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional |
| 2 |
Undang - undang No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional |
| 3 |
Undang - undang no. 5 Tahun 194 tentang Perindustrian |
| 4 |
Undang - undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro,kecil dan menengah |
| 5 |
Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1986 tentang kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri |
| 6 |
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota |
| 7 |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris |
| 8 |
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal |
| 9 |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |
| 10 |
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal |
| 11 |
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal |
| 12 |
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 13 |
Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah |
| 14 |
Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewewnang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 15 |
Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam |
| 16 |
Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan |