| 1 |
Undang-undnag Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal |
| 2 |
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan |
| 3 |
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |
| 4 |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |
| 5 |
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 6 |
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan |
| 7 |
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal |
| 8 |
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal |
| 9 |
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan |
| 10 |
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 11 |
Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 12 |
Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam |