1 |
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
2 |
UU No. 29 Tahun 1947 tentang Cukai Dan Minuman Keras |
3 |
PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |
4 |
PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terinegrasi Secara Elektronik |
5 |
Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal |
6 |
Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol |
7 |
Perwako No. 56 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
8 |
Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal |
9 |
Peraturan menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengasaan, Peredaran dna Penjualan Minuman Beralkohol |
10 |
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
11 |
Permendag No. 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jo. Permendag No. 39 Tahun 2011 |
12 |
Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
13 |
Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah |
14 |
Perda Kota Batam No. 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam |
15 |
Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu |
16 |
Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam |