SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) Perorangan Perubahan



No Dasar Hukum
1 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3 Permenkaes No. 1464 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4 Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5 Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
6 Perwako No. 12 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
7 Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8 Perwako No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
14 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15 Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
16 Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewewnang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17 Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
18 Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan